Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan penjelasan soal solusi mengatasi banjir Jakarta kepada pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI secara terpisah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Jokowi pertama kali diterima oleh pimpinan MPR RI yakni Taufiq Kiemas, Melani Leimana Suharli, Hajriyanto Y Thoari, dan Ahmad Farhan Hamid, di lantai sembilan gedung Nusantara III.
Kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD, Jokowi menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi banjir yang merendam sebagian wilayah Jakarta, sekaligus menjelaskan konsep mengatasi banjir untuk jangka menengah dan janka panjang.
Menurut Jokowi Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan penyedotan di sejumlah lokasi banjir yang cukup parah dan airnya dibuang ke laut. Kemudian, memberikan bantuan makanan, pakaian, serta pelayanan perahu karet, dan tenda-tenda untuk pengungsi.
"Untuk mengatasi banjir dan membantu korban banjir, Pemerintah DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti TNI, Polri, Badan SAR Nasional dan pihak terkait lainnya," katanya.
Ia menambahkan, stok logistik untuk korban banjir melampaui cukup meskipun jumlah pengungsi korban banjir melonjak tajam dari sekitar 19.000 jiwa pada Rabu (16/1) melonjak menjadi sekitar 64.000 jiwa pada Minggu (20/1).
Namun kendala yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta adalah pendistribusiannya karena tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah.
Kendala lainnya yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta adalah fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di lokasi pengungsi yang masih minim.
Kemudian, solusi mengatasi banjir Jakarta, menurut Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta merencanakan akan membuat sodetan kali dari banjir kanal timur (BKT) ke laut sehingga air banjir dari Bogor tidak sempat masuk ke Jakarta langsung mengarah ke laut.
Pemerintah DKI Jakarta juga akan membuat sumur resapan sebanyak-banyaknya guna meminimalisir genangan air pada saat hujan deras serta membuat bendungan di kawasan hulu yakni di Bogor Jawa Barat.
"Untuk rencana pembuatan bendungan ini Pemerintah DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Jokowi menambahkan, Pemerintah DKI Jakarta juga mengkaji kemungkinan pembangunan "deep tunnel" yang diterapkan di Eropa.
