Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid dan Hajriyanto Y Thohari mengadakan silaturahmi dan dialog delegasi pimpinan MPR dengan masyarakat wilayah perbatasan Skow Papua bersama Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Wakapolda Papua dan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Fraksi DPR RI di Jayapura, Rabu (17/4).
Menurut Pimpinan MPR RI, saat ini tantangan yang dihadapi daerah perbatasan memang sangat kompleks, diantaranya tantangan mengenai kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga dan mengenai pendidikan yang bisa berbuntut hingga konflik sosial, kondisi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda setempat namun menjadi kepedulian bagi bangsa.
Khususnya pada wilayah perbatasan Papua-PNG yang panjang perbatasan 780 km mulai dari Merauke hingga Jayapura memiliki permasalahan yang sangat komplek.
Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.,M.H. memberikan apresiasi tinggi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana setelah 8 hari Lukas Enembe dan Klemen Tinal dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 kehadiran MRP di Papua sangat positif.
Lukas Enembe juga mengakui sejak tahun 1999, MPR telah mencurahkan perhatian kepada Papua, sehingga melahirkan ketetapan MPR menyangkut point Otsus bagi Papua.
Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu meminta MPR RI ikut memperjuangkan keinginan masyarakat Papua untuk melakukan re-negoisasi kontrak karya PT. Freeport. Karena selama ini bicara kontrak karya PT. Freeport tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Jadi dalam pengembangan wilayah Freeport harus dilakukan re-negosiasi kembali.
Dikatakan, dalam pembangunan Papua kedepan gubernur mempunyai misi Papua menuju peradaban baru berbasis UUD 1945. “Kami yakin kepada MPR ikut mendukung konsep Papua dalam peradaban baru, dengan akan melahirkan ketetapan MPR menyangkut pointer Otsus dalam peradaban baru Papua yang semakin memperkuat pilar NKRI.
“Kalau Provinsi Yogjakarta memiliki keistimewaan, maka Papua yang juga memiliki kekhususan tersendiri. Seperti halnya dalam pemilihan kepada daerah Yogja sebagai daerah istimewa, siapa yang menjadi Sultan otomatis jadi Gubernur, Namun di Papau pemilihan gubernur tidak lagi langsung, tetapi cukup pemilihan DPRP,” katanya mengingat bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan menyangkut UU Pemilihan Kepala Daerah.
Selain itu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Crintian Zebua, M.A. memaparkan masalah penanganan keamanan di perbatasan RI-PNG, dimana ada sekitar 77 Pos TNI diwilayah perbatasan RI-PNG yang bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI, menjaga adanya orang asing masuk ke wilayah RI secara illegal dan melakukan pengamanan kepada warga RI yang ada disepanjang wilayah perbatasan RI-PNG.
Sedangkan Wakapolda Papua, Bringadir Jenderal Pol. Paulus Waterpauw menjelaskan tentang penanganan masalah keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG yakni menyangkut kemungkinan masuknya barang-barang haram (ganja) dari PNG ke Papua, demikian juga masalah pelintas batas dan kemungkinan terjadinya pengerusakan dan pencurian diwilayah perbatasan RI-PNG.
Menurut Pimpinan MPR RI, saat ini tantangan yang dihadapi daerah perbatasan memang sangat kompleks, diantaranya tantangan mengenai kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga dan mengenai pendidikan yang bisa berbuntut hingga konflik sosial, kondisi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda setempat namun menjadi kepedulian bagi bangsa.
Khususnya pada wilayah perbatasan Papua-PNG yang panjang perbatasan 780 km mulai dari Merauke hingga Jayapura memiliki permasalahan yang sangat komplek.
Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.,M.H. memberikan apresiasi tinggi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana setelah 8 hari Lukas Enembe dan Klemen Tinal dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 kehadiran MRP di Papua sangat positif.
Lukas Enembe juga mengakui sejak tahun 1999, MPR telah mencurahkan perhatian kepada Papua, sehingga melahirkan ketetapan MPR menyangkut point Otsus bagi Papua.
Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu meminta MPR RI ikut memperjuangkan keinginan masyarakat Papua untuk melakukan re-negoisasi kontrak karya PT. Freeport. Karena selama ini bicara kontrak karya PT. Freeport tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Jadi dalam pengembangan wilayah Freeport harus dilakukan re-negosiasi kembali.
Dikatakan, dalam pembangunan Papua kedepan gubernur mempunyai misi Papua menuju peradaban baru berbasis UUD 1945. “Kami yakin kepada MPR ikut mendukung konsep Papua dalam peradaban baru, dengan akan melahirkan ketetapan MPR menyangkut pointer Otsus dalam peradaban baru Papua yang semakin memperkuat pilar NKRI.
“Kalau Provinsi Yogjakarta memiliki keistimewaan, maka Papua yang juga memiliki kekhususan tersendiri. Seperti halnya dalam pemilihan kepada daerah Yogja sebagai daerah istimewa, siapa yang menjadi Sultan otomatis jadi Gubernur, Namun di Papau pemilihan gubernur tidak lagi langsung, tetapi cukup pemilihan DPRP,” katanya mengingat bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan menyangkut UU Pemilihan Kepala Daerah.
Selain itu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Crintian Zebua, M.A. memaparkan masalah penanganan keamanan di perbatasan RI-PNG, dimana ada sekitar 77 Pos TNI diwilayah perbatasan RI-PNG yang bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI, menjaga adanya orang asing masuk ke wilayah RI secara illegal dan melakukan pengamanan kepada warga RI yang ada disepanjang wilayah perbatasan RI-PNG.
Sedangkan Wakapolda Papua, Bringadir Jenderal Pol. Paulus Waterpauw menjelaskan tentang penanganan masalah keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG yakni menyangkut kemungkinan masuknya barang-barang haram (ganja) dari PNG ke Papua, demikian juga masalah pelintas batas dan kemungkinan terjadinya pengerusakan dan pencurian diwilayah perbatasan RI-PNG.
