Laman

Rabu, 02 Oktober 2019

Melani Leimena Suharli: Berbakti untuk Negeri

Cita-cita awal Melani Leimena Suharli adalah menjadi dokter mengikuti jejak sang ayah. Meskipun tidak tercapai, panggilan untuk berbakti pada negeri malah menjadikannya satu-satunya putri J. Leimena yang terjun ke dunia politik. Bukan tanpa alasan dia memutuskan untuk bergelut di dunia yang tidak banyak digandrungi kaum perempuan ini.



Sebelum menjadi politikus, Melani lebih dikenal sebagai pebisnis. Bersama sang suami dia membangun usaha biro perjalanan haji dan umrah dengan nama Al Amin Universal, yang masih dijalani hingga kini. Dalam perkembangannya, perusahaannya juga melayani berbagai wisata keagamaan baik di dalam maupun di luar negeri. Dari usahanya tersebut, dia kemudian berkenalan dengan berbagai tokoh politik dan sejumlah partai, salah satu di antaranya Partai Demokrat. Warisan politik dari sang ayah dan momentum bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menguatkan niatnya untuk berpolitik. 
“Politik adalah seni melakukan pelayanan, karena itu dalam politik bukan kekuasaan yang harus diraih, melainkan, motivasi kuat untuk melayani.”
Pada 2005, Melani memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat atas saran dari temannya di Kadin. Lalu pada 2006 dia dipercaya menjabat wakil sekjen Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat. Setahun kemudian SBY memintanya untuk duduk sebagai anggota dewan pembina dan satu-satunya anggota perempuan.

Keterlibatannya dalam politik semakin intens dan mendorongnya ikut bertarung dalam pemilihan anggota legislatif di daerah pemilihan Jakarta. Dengan bersemangat dia mendatangi konstituennya untuk berdialog, menyerap aspirasi mereka, dan memberikan pemahaman pentingnya memilih figur yang tepat. Perjuangannya mengantar ibu tiga anak ini dilantik sebagai anggota dewan pada Oktober 2009.

Sebagai pendatang baru, kiprah Melani di Partai Demokrat cukup disegani, begitu juga kepemimpinannya di parlemen sebagai wakil ketua MPR RI periode 2009-2014. Prestasi tersebut menjadi nilai tambah ketika dia kembali mengikuti kontestasi pada 2014 dan terpilih untuk periode kedua dengan masa jabatan 2014-2019. Jika pada periode pertama dia lebih banyak menjalankan tugas dan peran sebagai pimpinan MPR RI, pada masa jabatan keduanya dia lebih fokus menjalankan tugasnya di Komisi VI. Komisi ini membidangi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta BUMN.



Sebagai seorang politisi perempuan yang sudah menjadi anggota parlemen sejak 2009, Melani sangat aktif, baik dalam organisasi di internal ataupun eksternal parlemen. Tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen RI sejak periode pertamanya, dia lantang menyuarakan pentingnya akses dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan. Dia juga menekankan perlunya tata pemerintahan yang berwawasan gender.

“Kehadiran pemimpin perempuan di politik akan mampu mendorong pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender,” ujar penerima anugerah Bintang Mahaputra Adipradana ini.

Selain hak politik perempuan, Melani aktif mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) di dapil DKI Jakarta demi generasi masa depan yang lebih baik. Dia yakin bahwa melalui lembaga pendidikan tersebut berbagai nilai-nilai kehidupan baik dapat ditanamkan menjadi dasar ketika anak kelak dewasa. Perhatiannya juga meliputi kaum muda yang merupakan separuh dari jumlah pemilih pada pemilu 2019.



Pada waktu reses sidang, Melani pun sering mendatangi dapil dan memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan. Dia tidak segan untuk turun langsung dan mendengar aspirasi masyarakat, karena baginya itu adalah cara paling efektif mengetahui apa yang dibutuhkan para pemilih yang diwakilinya. Hal ini pula yang membuatnya terpilih kembali ketiga kalinya sebagai anggota DPR RI untuk masa jabatan 2019-2024 Dapil DKI Jakarta. (Nur A)


Dana Hibah Cair, Guru PAUD di DKI Terima Rp 500 Ribu Perbulan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta telah mengucurkan dana hibah sebesar Rp 22 miliar untuk honor guru PAUD se-Jakarta. Dana tersebut untuk dibagikan kepada sekitar 5.700 guru PAUD di ibu kota.




"Yang sudah dicairkan nilainya kemarin Rp 22 miliar untuk PAUD," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu, 28 September 2019.
Dana tersebut berasal dari APBD Perubahan DKI 2019. Total alokasinya adalah Rp 40,3 miliar.

Dengan Guru-Guru PAUD Se Kecamatan Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru


Dengan alokasi dana tersebut, kata Anies, masing-masing guru PAUD akan mendapat honor sebanyak Rp 500 ribu perbulan. Guru PAUD yang menerima adalah mereka yang sudah terdaftar dalam Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi).

Anies pun mengimbau organisasi PAUD untuk terus mendata guru-guru lainnya agar bantuan DKI tersebut bisa dirasakan oleh seluruh guru PAUD.
Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan DKI berkomitmen untuk memberikan perhatian bagi PAUD. Tahun depan, ia berencana untuk membangun PAUD lebih masif lagi. Bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik masyarakat.



Anies berpendapat bahwa pendidikan PAUD merupakan investasi yang besar bagi masyarakat bagi masa depan. "Kalau mau investasi hasilnya paling besar bagi masyarakat adalah pendidikan bagi anak saat masih usai dini," ujarnya.

Senin, 23 September 2019

Di Belanda, AHY Bicara Peluang dan Tantangan dari Revolusi Industri ke-4

Rotterdam: Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa kita memasuki Revolusi Industri ke-4. Dampaknya telah memengaruhi setidaknya tiga aspek, yaitu politik, ekonomi dan sosio-kultural.

Demikian urai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri undangan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, bertema: “International Conference on Indonesian Development (ICID) 2.0” di Universitas Erasmus, Rotterdam, Belanda, Kamis (19/9) malam waktu setempat. 




Menurut AHY, Revolusi Industri ke-4 yang ditandai dengan semakin biasnya dunia riil dan digital akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, telah menghadirkan peluang dan tantangan baru.

Dalam aspek ekonomi, apa yang kita sebut sebagai ekonomi digital, telah membuktikan bahwa disrupsi bisnis model tradisional belakangan ini telah memberi kesempatan bagi para pengusaha jenis baru. 

“Sepuluh tahun lalu, orang-orang mungkin skeptis terhadap prospek e-commerce di Indonesia. Tapi kini kita bangga melihat beberapa start-up digital lokal berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar, atau yg sering disebut, unicorn,” terang AHY
AHY mencontohkan beberapa start-up sukses asal Indonesia, seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, yang bahkan telah ekspansi hingga Asia Tenggara.

“Mereka tak hanya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga telah mengubah cara hidup masyarakat kita,” kata AHY. 

Di sisi lain, disrupsi ini juga memunculkan sejumlah tantangan. Beberapa pekerjaan menjadi tidak terpakai dan pada akhirnya hilang. Para pekerja di bidang tradisional harus bisa beradaptasi menyesuaikan tren yang ada.

Karenanya AHY menekankan peran pemerintah menghadapi tantangan ini, karena tidak bisa hanya diserahkan kepada pasar.

“Pemerintah perlu memastikan adanya bidang yg seimbang antara bisnis dan keuntungan yang dapat dinikmati semua pihak, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang,” ujar AHY
“Realokasi tenaga kerja ke sektor-sektor ekonomi baru yang terus tumbuh akan membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan,” tambah AHY.

AHY menambahkan, “Kolaborasi antara pusat pendidikan dan industri akan dibutuhkan untuk memastikan keselarasan. Seluruh perspektif ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang inklusif dari pemerintah.”



AHY percaya bahwa pemerintah harus konsisten menerapkan 4-track development strategy untuk memanfaatkan Revolusi Industri ke-4.

4 strategi itu adalah, berpihak pada pertumbuhan ekonomi, berpihak pada masyarakat tak mampu, berpihak pada pencari kerja, berpihak pada lingkungan hidup. 

“Implementasi strategi ini akan membantu menghasilkan lebih banyak peluang ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan melindungi lingkungan. Tidak seorang pun boleh tertinggal,” tegas AHY.

“Tujuan keseluruhan adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan. Hanya dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat ekonomi penuh dari Revolusi Industri ke-4,” AHY mengakhiri.

Melani Suharli : WPFSD ingin Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Fraksi Partai Demokrat.org, Bali - Inklusi keuangan (Financial Inclusion) menjadi salah satu poin yang dibahas pada gelaran WPFSD ke-3 yang dilaksanakan di Badung, Bali 4-5 September 2019. Meskipun masing-masing negara punya regulasi dan permasalahan yang berbeda, pada forum ini delegasi parlemen dunia berpegang bahwa kesejahteraan masyarakat serta para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus diangkat.



Hal tersebut dikatakan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Melani Leimena Suharli usai mengikuti rapat World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Badung, Bali, Kamis (5/9/2019). Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) kesejahteraan masyarakat harus diutamakan agar tidak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial.

"Semua berpegang bahwa kesejahteraan itu tentunya harus diangkat. Termasuk juga bagi para pengusaha kecil menengah, dimana dari sisi finansial mereka masih banyak yang kesusahan mendapatkan modal kerja. Karena itu pemerintah juga harus menyediakan ruang bagi mereka. Tadi dari dari Kementerian Perekonomian bilang bahwa kita jangan memberikan ikan saja, namun juga harus memberikan kailnya," kata Melani.

Karena itulah, lanjut politisi dapil Jakarta II ini, program-program yang harus dikemas sedemikian rupa, karena seringkali masyarakat hanya dapat bantuan kemudian dihadapkan pada program yang belum jelas. Untuk itu kedepannya diharapkan kejelasan dari program yang akan dijalankan sehingga bantuannya dapat terus bergulir dan menghasilkan outputsesuai dengan yang diharapkan.



Selain masalah finansial, kesejahteraan untuk mendapatkan air bersih harus diperoleh masyarakat. Politisi F-Demokrat ini mengungkapkan bahwa semua delegasi parlemen sepakat untuk menjaga lingkungan hidup agar tidak rusak, karena akses untuk mendapatkan air bersih saat ini sudah mulai susah. "Jadi kita harus menyelamatkan juga lingkungan hidup, sehingga kita bisa menyelamatkan air. Karena sudah banyak negara-negara yang saat ini sudah kekurangan air," imbuhnya.

Selanjutnya, terkait kesenjangan sosial, Melani mengimbau kepada semua pihak agar jangan pernah lupa membayar pajak. Karena dari pajak itulah negara bisa membuat program-program kemasyarakatan. Selain pajak, Melani juga mengatakan bahwasanya zakat khususnya di Indonesia sudah termasuk bagian dari SDGs. "Makanya ada yang bilang zakat dan sebagainya itu termasuk apa? Karena program-program di negaranya masing-masing itu berbeda. Di Indonesia ya zakat itu termasuk bagian dari SDGs," tutup Melani. (Sumber : dpr.go.id/tim media fpd)

Kamis, 16 Januari 2014

Kunjungan ke Korban Kebakaran Senen, Jakarta Pusat




Jurnas.com | WAKIL Ketua MPR RI, Hj. Melani Leimena Suharli, Jumat (29/11) mengunjungi dan membantu warga di Jalan Prapatan III, RW 05 Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Ratusan warga saat ini masih berada di tempat penampungan sementara di Gedung Stovia, Jakarta Pusat akibat rumah mereka terbakar pada tanggal 19 November 2013 lalu.

“Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik,” kata Kristoforus, Ketua RW 05, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Ketua RT 10, RW 05 Kelurahan Senen, Sunyoto, menjelaskan, 150 kepala keluarga (KK) saat ini terpaksa mengungsi karena rumah mereka terbakar.

Ia berharap pemerintah DKI Jakarta dan semua pihak dapat memberikan bantuan dan perhatian guna meringankan beban yang diderita warganya.

Menurut Melani, selain bantuan dari pemerintah, warga juga diharapkan bisa saling membantu.

Melani berpesan kepada warga agar tetap memerhatikan kecukupan makanan utamanya asupan gizi bagi anak-anak.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengharapkan pihak pengelola Gedung STOVIA agar memperpanjang masa penampungan bagi warga yang menjadi korban kebakaran tersebut.

“Sebaiknya pihak STOVIA tetap menampung warga sampai rumah mereka sudah dibangun kembali,” kata Melani